Just My Blogs

Posts tagged “SEKILAS PDRD (PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH)

SEKILAS PDRD (PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH)


Dasar Hukum :

UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Terdiri dari 18 Bab, 185 pasal.

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

1.   PAJAK DAERAH.

Pengertian:

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah terdiri dari :

a)  Pajak Propinsi terdiri atas:

  •  Pajak Kendaraan Bermotor;

  •  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

  • Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

  • Pajak Air Permukaan; dan

  • Pajak Rokok

b)  Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

  • Pajak Hotel;
  • Pajak Restoran;
  • Pajak Hiburan;
  • Pajak Reklame;
  • Pajak Penerangan Jalan;
  • Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  • Pajak Parkir;
  • Pajak Air Tanah;
  • Pajak Sarang Burung Walet;
  • Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.  

2.   RETRIBUSI DAERAH.

Pengertian.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan

Objek dan Golongan Retribusi.

Objek Retribusi adalah:

a)  Jasa Umum;

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

  • Retribusi Pelayanan Kesehatan;

  • Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

  • Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

  • Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

  • Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

  • Retribusi Pelayanan Pasar;

  • Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

  • Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

  • Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

  • Retribusi Pengolahan Limbah Cair;Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

  • Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan

  • Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud diatas dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

b)  Jasa Usaha;

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

Objek  Retribusi  Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

  • Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

  • Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

  • Retribusi Tempat Pelelangan;

  • Retribusi Terminal;

  • Retribusi Tempat Khusus Parkir;

  • Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;

  • Retribusi Rumah Potong Hewan;

  • Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

  • Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

  • Retribusi Penyeberangan di Air; dan

  • Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c)  Perizinan Tertentu.

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

  • Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

  • Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

  • Retribusi Izin Gangguan;

  • Retribusi Izin Trayek; dan

  • Retribusi Izin Usaha Perikanan.

UNTUK MENGETAHUI LEBIH LANJUT TENTANG UU NO 28 TAHUN 2009 KLIK DISINI


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 1.255 pengikut lainnya.