Just My Blogs

Posts tagged “RUU Desa

Galeri

RUU Tentang Desa Dijadwalkan Selesai April 2013


Rapat Kerja Panitia Khusus RUU tentang Desa DPR-RI dengan Mendagri Gamawan Fauzi,  perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menkumham serta perwakilan DPD yang dipimpin Ketua Pansus Akhmad Muqowam Rabu (12/12) sepakat RUU Desa selesai pembahasannya/Pembicaraan Tingkat II  pada tanggal 2 April 2013.

Rapat kerja tersebut membahas tiga  agenda yakni  pengesahan jadwal pembahasan RUU tentang Pemerintah Daerah dan RUU tentang Desa, pengesahan nama anggota Panja RUU Desa dan pembahasan  Daftar  Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Desa.

Mengenai jadwal acara rapat, baik Pansus, Pemerintah maupun DPD setuju dengan rancangan acara yang disiapkan, akan dilanjutkan pembahasan tingkat Panja pada tanggal 9 Januari 2013 mencakup pembahasan DIM hingga tanggal  28 Pebruari 2013. Selanjutnya pembahasan oleh Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi dan dilaporkan  kembali ke Panja serta dibawa ke Rapat Kerja Pansus tanggal 28 Maret dengan agenda pengambilan keputusan dan penandatanganan naskah RUU. Dijadwalkan RUU ini akan dibawa ke Sidang Paripurna Pembicaraan Tingkat II/pengambilan keputusan tanggal 2 April 2013.

Sedangkan dalam pembahasan DIM  DPR dan Pemerintah juga sepakat melalui  pendekatan cluster. Mendagri menyatakan setuju pembahasan dengan system cluster  karena dalam menyelesaikan permasalahan bisa diharmonisasi dengan lebih baik.

Rapat juga sepakat dari jumlah 445 DIM, 188 DIM disetujui tetap tidak ada perubahan sesuai rumusan RUU, sedangkan sebanyak 257 DIM akan dibahas dalam rapat-rapat Panja.

Sedangkan mengenai keanggotaan Panja RUU Desa disetujui berjumlah 19 orang terdiri 4 orang pimpinan dari FPD, FPP, FPG dan FPDIP dan 4 anggota FPD, tiga anggota FPG,  2 orang dari FPDIP, serta masing-masing seorang dari FPKS, FPAN, FPP, FPKB, Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura. (mp) foto:wy/parle


Mendagri: Aspirasi Perangkat Desa Sudah Dicatat


Jumat, 14 Desember 2012 

Oleh karena itu dia meminta agar seluruh perangkat desa bersabar menanti perampungan RUU yang masuk dalam prioritas legislasi nasional (prolegnas) ini.

“Ini tentu membutuhkan waktu dan proses, semua aspirasi itu sudah disampaikan dalam DIM kok,” kata Gamawan Fauzi di gedung Parlemen, Senayan, hari ini.

Demonstrasi perangkat desa menuntut pengangkatan menjadi PNS kata dia bukan yang pertama dan pihaknya sudah menerima DIM dari Parlemen mengenai draf RUU itu. Kementerian kemudian akan menunjuk pihaknya yang akan membahas RUU tersebut bersama panja RUU Desa.

“Sudah beberapa kali terima utusan mereka bukan yang pertama mungkin sudah empat atau lima kali,” kata Gamawan lagi soal mediasi dengan para perangkat desa.

Dia melanjutkan bahwa pemerintah akan mendengarkan perjuangan aspirasi para perangkat desa dan hal tersebut dipastikan menjadi salah satu bahan pembahasan dalam panja.

Jika disetujui diangkat menjadi PNS maka pemerintah kata dia akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan negara serta dampaknya bagi seluruh PNS.

“Kami sudah punya jadwal, pembahasan ini sudah selesai DIM, setelah itu panja sudah dibentuk, keputusan ada di panja bersama-sama pemerintah dan DPR,” tutupnya.

Hari ini ribuan perangkat desa dari berbagai daerah melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR. Alhasil aksi massa ini membuat sejumlah ruas jalan provokator dan jalan tol macet total.Penulis: Ezra Sihite/ Ratna Nuraini

Sumber :Berita Satu Tags :Berita Kemendagri


DPR Berkomitmen Penuh Perjuangkan Status Perangkat Desa


Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan, DPR berkomitmen penuh dalam memperjuangkan perangkat Desa agar memiliki jaminan penghasilan tidak dibawah UMR (Upah Minimum Regional). “Kami punya komitmen untuk perangkat desa dan RUU Desa ini, yang penting itu ada jaminan penghasilan dari perangkat desa tidak dibawah UMR, kemudian persiapannya dari perangkat desa,” ujar Ketua DPR saat menerima delegasi Persatuan Rakyat Desa Indonesia Provinsi Jawa Tengah kurang lebih 150 orang, di Ruang Rapat Pansus A, Gedung Nusantara II, Jum’at, (14/12).

Menurut Marzuki, dirinya berharap sebelum berakhirnya masa tugas persoalan perangkat desa bisa segera tuntas, yang penting itu, Organisasi ini disolidkan dengan menyiapkan Database. “Itu ada sekitar 70 ribu perangkat desa ini bisa sampai satu tahun lho,” paparnya.

Marzuki mengatakan, dirinya menjadi salah satu saksi sejarah yang memperjuangkan Sekdes menjadi PNS. Bahkan dia mengaku menampung para Sekdes tersebut dalam mempersiapkan Database mereka. “Saya tampung di Jakarta untuk mempersiapkan Databasenya. Karena banyak diganti oleh oknum Bupati ketika menjadi PNS. Kita kawal pengangkatan mereka. Kepala Sekdes harus mempersiapkan SK mereka semua,” terangnya.

Dia menambahkan, proses Demokrasi Indonesia baru berjalan beberapa tahun. Bahkan, lanjutnya, dahulu kewenangan membuat UU itu berada ditangan Pemerintah namun sekarang berada di tangan DPR.  “Kita sedang melengkapi sistem pendukung yang kuat agar UU tidak dibatalkan oleh MK (Mahkamah Konstitusi). Kewajiban kita untuk menyelesaikan UU luar biasa, termasuk RUU Bantuan Hukum, Fakir Miskin, Perumahan Rakyat, Zakat. Perlindungan Pemberdayaan Petani. sekarang dihadapkan RUU Keperawatan, maupun RUU Desa kita kawal semuanya sampai selesai,” jelasnya. (si)/foto:iwan armanias/parle.


DPR Sayangkan Adanya Informasi Salah Pengesahan RUU Desa


Ketua Pansus RUU Desa Akhmad Muqowam  menegaskan bahwa hari Jumat (14/12)  ini bukan hari pengesahan RUU Desa. “ Saya juga dengar banyak masyarakat  aliansi atau parede Nusantara  mendapatkan informasi bahwa R UU desa akan disahkan hari ini.  Informasi ini menyesatkan, kok ada informasi yang asimetris, sangat saya sayangkan,” ujarnya ketika menggelar audensi dengan  Aliansi Desa Indonesia (ADI) di Gedung DPR Jumat (14/12) sore.

Muqowam yang didampingi Wakil Ketua Chotibul Umam Wiranu lebih lanjut mengatakan, biarlah proses berjalan di Pansus dimana ada wakil dari fraksi, Pemerintah  dan juga legal drafter. “ Kami sangat memahami, termasuk adanya demo,  tapi kami tidak bisa dipaksa dan tidak bisa memaksa,” ujarnya.

Wakil pengadu yang rekan-rekannya berdemo di lur gedung menyatakan, di luar sana sudah berkomitmen “  hari ini atau tidak sama sekali, artinya datang ke Jakarta minta ketegasan DPR untuk menyelesaikan RUU hari ini. Mohon DPR punya komitmen, mohon  diperhatikan sehingga bisa mengajak pulang  dengan hasil yang pasti, UU Desa segera lahir dengan substansi sesuai tuntutan,” tegasnya.

Wakil  Ketua Panja RUU Desa Chotibul Umam Wiranu mengatakan  klausul yang ada dalam RUU desa nantinya akan memihak pada kemajuan masayarakat desa, perangkat desa dan kepala desa.

RUU ini sudah pernah tigakali dibahas DPR pasca reformasi. Pertama RUU pemerintah desa- ditolak DPR karena asumsi pemerintah desa itu hanya administrasi pemerintahan desa yang takmencakup hal-hal terkait dengan pembangunan desa.

Kemudian  DPR ajukan RUU Pembangunan Desa juga tidak disepakati oleh pemerintah, sebab asumsi pembangunan  desa itu harus diselaraskan dengan UUD 45 yang mengakui hanya  tiga tingkatan pemerintah yaitu pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Sehingga pembangunan desa adalah bagian tak terpisahkan pemerintah kabupaten.

RUU desa sekarang ini adalah kali ketiga , tidak hanya memikirkan kepala desa, perangkat desa sebalikya juga tak ingin terjebak dengan masyarakat desa. Karena itu disepakti RUU ini Desa judul belakangan yang penting isinya.

Ditegaskan, RUU Desa merupakan bagian tak terpisahkan dari RUU Pemda , UU Pilkada dan UU Pembagian Keuangan Pusat dan Daerah, adalah UU yang penting. Karena itu sepakat tidak akan melakukan politisasi atas RUU ini untuk kepentingan masing-masing partai politik atau golongan.

Pansus tidak akan terpengaruh tekanan politik siapapun dan tidak akan terprovokasi siapapun, karena Pansus sepakat RUU ini harus selesai karena komitmannya sudah tiga kali pembahasan.

“ Kita tidak dalam posisi saling menekan tapi berkomunikasi untuk selesaikan UU ini,” jelas Chotibul menambahkan.(mp)/foto:iwan armanias/parle.

 


Ketua DPR Temui Ribuan Pendemo Tuntut RUU Desa Segera Disahkan


Ketua DPR Marzuki Alie didampingi Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, di halaman Gedung DPR Senayan, Jumat (14/12) menemui ribuan pendemo yang menuntut segera disahkannya RUU tentang Desa.  Sejak pagi hari para pendemo sudah memadati jalanan depan Gedung DPR membuat Jalan Gatot Subroto macet total terutama dari arah Cawang menuju Grogol. Bahkan jalan-jalan sekitar Senayan, lantaran demo ini terjadi kemacetan luar biasa, apalagi pada saat bersamaan pendemo para perawat berorasi di depan pintu belakang Gedung DPR.

Melihat kondisi ini akhirnya Marzuki Alie bersama Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan naik mobil golf menemui pendemo . Kedua Pimpinan Dewan ini berjalan kaki naik ke atas mobil sound system milik pendemo, kemudian Marzuki Alie berorasi menyambut tuntutan pendemo.
Kebesaran hati  Pimpinan DPR menjumpai dan berdialog langsung ini ternyata kurang ditanggapi dengan baik oleh para pendemo bahkan mereka bertindak anarkis, selain menjebol pintu pagar Gedung DPR juga melempari Ketua DPR dengan botol plastik. “ Saya minta tidak main lempar, saya minta perangkat  desa membawa karakter,” tegas dia.
Kepada para pendemo Marzuki Alie menyatakan , pihaknya akan memperjuangkan tuntutan pendemo semaksimal mungkin. ”  Bagaimana aspirasi Parade Nusantara bisa dipenuhi. UU Desa bertujuan bagaimana rakyat desa sejahtera. Rakyat desa termasuk Parade Nusantara,” ujar Marzuki menambahkan

RUU tentang Desa  sejauh ini ditangani oleh Pansus, dalam raker dengan Mendagri Rabu lalu berhasil  menyepakati jadwal pembahasan dan dijadwalkan RUU akan selesai pada awal April 2013.

Dikepung Demo:

Sepanjang hari Jumat pagi,  Komplek parlemen Senayan nyaris dikepung demo yang mengakibatkan jalan-jalan di sekitar Senayan Macet Total. Di depan Gedung DPR ribuan pendemo perangkat desa sejak pagi hari memadati pintu masuk Gedung DPR, sementara di jalanan menuju pintu masuk Gedung belakang juga dipenuhi pendemo para perawat yang menuntut disahkannya RUU Keperawatan.

Di dalam gedung, para pengunjung memenuhi loby Gedung Nusantara II ingin menyaksikan pengesahan beberapa daerah otonom. Akibat demo ini, arus kendaraan di sekitar Senayan nyaris lumpuh, sehingga para karyawan termasuk anggota Dewan terlambat tiba di Gedung DPR. Rapat paripurna penutupan Masa Persidangan II tahun 2012/2013 yang semula dijadwalkan pagi hari akhirnya ditunda pada pukul 14.00 (mp)foto:wahyu/parle


Pemerintah Ngotot Masa Jabatan Kades 6 Tahun


Selasa, 09 Oktober 2012 07:55:42 | Berita Depdagri |

“Wacana masa jabatan kepada desa menjadi delapan tahun, memang terdapat dalam pembahasan RUU Desa yang nantinya akan dipertimbangkan oleh pemerintah dan DPR, ” ujar Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PMD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tarmizi A.Karim, di Jakarta, Senin (8/10).

Dikatakan, masa jabatan kades enam tahun merupakan yang paling rasional, sebagaimana yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah.

“Jadi dalam pandangan kita, keputusan 6 tahun itu sudah rasional dan diputuskan setelah melihat situasi yang berkembang di desa. Tidak adalah masa jabatan di atas itu”ujar mantan Pjs Gubernur Aceh itu.

Menurut Tarmizi, hal yang paling penting dalam pembahasan RUU Desa, justru terkait penguatan pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat desa ke depan. Demikian juga terkait kuota perempuan dalam mengisi jabatan pemerintahan di desa. Hal ini menurutnya masih terus dibicarakan antara pemerintah dengan DPR.

“Dalam UU 32/2004 dan draft RUU Desa, memang belum disebutkan secara detail mengenai kuota perempuan. Namun konsep pemberdayaan masyarakat ini sangat luas pengertiannya dan bila diteliti lebih dalam, kuota perempuan sudah dimasukan di dalamnya. Jadi benar-benar ada perhatian pada seluruh aspek, termasuk aspek gender tentunya akan menjadi perhatian dalam RUU Desa,” ujarnya kemudian.(gir/jpnn)

Sumber :Jawa Pos Tags :Berita Kemendagri


Rancangan Undang-Undang Desa-Pemerintah Dapat Membentuk Desa Khusus


Kewenangan ini, menurut Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PMD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tarmizi Karim, bukan untuk menghalangi pemberdayaan kawasan masyarakat desa.“Yang ingin pemerintah lihat ke depan adalah ada kewenangan di dalam itu (masyarakat desa) karena akan ada pengembangan kawasan,” tandas Tarmizi di Jakarta kemarin.

Menurut dia,secara menyeluruh peraturan yang tercantum dalam Pasal 6 draf RUU Desa tersebut adalah pemerintah ingin mengembangkan inisiatif dari masyarakat desa yang dapat diambil dari luar desa untuk memberikan nuansa bagi kepentingan desa sekaligus untuk kepentingan nasional. Namun, kebijakan itu tetap harus diatur dalam aturan perundang-undangan. Salah satu yang memungkinkan adalah diatur dalam UU Desa.

Dia melanjutkan,dalam pengelolaan kawasan itu, pemerintah pusat tidak akan ikut campur tangan. Sebaliknya, pengelolaan kawasan akan seluruhnya diserahkan kepada desa.Hanya, pemerintah pusat menginginkan agar peran masyarakat desa dalam mengembangkan kawasan bisa diusulkan sehingga bisa terlihat program yang akan dilakukan.

“Karena itu,pemerintah pusat menginginkan peran serta lembaga- lembaga terkait pemberdayaan masyarakat desa menjadi wadah inisiatif lokal dalam pemberdayaan ekonomi lembaga yang berada di desa. Itu perlu dimasukkan dalam RUU Desa,”paparnya. Dia mengatakan, Kemendagri sedang menyiapkan jadwal untuk membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) dengan DPR pada Oktober 2012.

Menurut dia, ada sejumlah isu yang akan dibahas dengan DPR di antaranya menyangkut usulan penggantian nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Desa (MPRdes). Menurut dia, Kemendagri masih mengkaji usulan DPR tersebut.Terutama dari besaran cakupan yang lebih layak dalam ukuran pemberdayaan masyarakat desa.

“Tapi, konteksnya adalah impoweringmasyarakat desa dalam kelembagaan,” ungkapnya. Selain itu,mengenai alokasi anggaran untuk desa dari APBN yang diusulkan DPR sebesar 20%,Tarmizi mengatakan,usulan tersebut juga masuk dalam kajian Kemendagri. Menurut dia, Kemendagri melihat permasalahan soal anggaran desa ini bukan hanya pada besaran persentase alokasi. “Namun, yang kita mau adanya peran masyarakat desa dalam pengalokasian anggaran itu,”tandasnya.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Desa Ibnu Munzir mengatakan,RUU Desa belum masuk dalam tahap pembahasan. Saat ini pansus masih mengumpulkan informasi dari berbagai pihak,termasuk usulan pemerintah.“Itu baru sekadar usulan dari pemerintah.Pansus masih menjadwalkan pembahasan DIM untuk berbagai poin krusial dalam RUU Desa termasuk mengenai pembentukan desa khusus,”katanya.

Menurut politikus Partai Golkar ini, status desa perlu dilihat dari perkembangannya sebab desa alami itu terdapat bermacam jenis yang tidak sembarangan bisa dimekarkan. Karena itu, desa yang sudah berkembang akan dikelola oleh lurah agar dapat memberdayakan kawasan dan masyarakatnya.“ Jadi,memberdayakan masyarakat desa yang utama,” katanya. _ robbi khadafi

Sumber :Seputar Indonesia Tags :Berita Kemendagri


Pembahasan RUU Desa- Desa Berwenang Kelola Anggaran


Usulan tersebut telah dimasukkan dalam draf RUU Desa. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermansyah Djohan mengatakan,pihaknya telah mengakomodasi dalam draf RUU Desa yang dikirimkan ke DPR. “Meski dalam RUU Desa bahasanya tidak detail berapa persen anggaran yang akan diberikan,”kata Djohermansyah saat dihubungi SINDO kemarin.Menurut dia, pemerintah ingin ada penguatan desa dengan pemberian peraturan kewenangan mengelola anggaran.

Hanya, besarannya akan disesuaikan dengan kemampuan postur APBN. Selain itu, pemerintah juga mengarahkan agar provinsi ikut memperhatikan dana pembangunan desa. “Kalau dulu hanya kabupaten,sekarang kita tetapkan provinsi mengalokasikan dana kepada desa,” ujarnya. Dia menambahkan,meski ada penguatan,pemerintah tetap menjaga tradisi dan lokalitas desa. Hal itu dilakukan dengan mempertahankan nama yang berbeda-beda, seperti desa, nagari, kampung.Kemudian juga mempertahankan segala sesuatu di dalam desa, seperti irigasi desa,pasar desa, dan jalan desa.

Untuk mempertahankan keaslian desa, perangkat desa tidak boleh dijadikan PNS karena tidak mempresentasikan desa lagi,tetapi sebuah negara. Sebelumnya,Ketua Pansus RUU Desa Ahmad Muqowam mengatakan bahwa pemerintah harus mendukung penguatan desa. Dukungan diberikan melalui pemberian kewenangan memadai.Ada pendelegasian kewenangan yang kemudian dikuatkan dengan pemberian dana dalam melaksanakan program.“Sebanyak 40.400 desa di China didukung kewenangan dan dana yang kuat.Dengan sistem dan komitmen yang sudah ada, China berani menganggarkan dana 20% APBN-nya untuk pembangunan desa,”terangnya.

Pendelegasian dan penguatan dengan pemberian dana APBN itu sangat penting.Pasalnya, dana tanpa kewenangan tidak akan ada hasil, dan kewenangan tanpa dukungan dana juga tidak akan ada hasil.Kombinasi dua ini kemudian dipertanggungjawabkanke tigapintu, yakni kepada masyarakat desa, birokrasi,dan partai politik. ● meiskhe fratel


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 41 pengikut lainnya.