Just My Blogs

Posts tagged “RUU Desa

Galeri

RUU Tentang Desa Dijadwalkan Selesai April 2013


Rapat Kerja Panitia Khusus RUU tentang Desa DPR-RI dengan Mendagri Gamawan Fauzi,  perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menkumham serta perwakilan DPD yang dipimpin Ketua Pansus Akhmad Muqowam Rabu (12/12) sepakat RUU Desa selesai pembahasannya/Pembicaraan Tingkat II  pada tanggal 2 April 2013.

Rapat kerja tersebut membahas tiga  agenda yakni  pengesahan jadwal pembahasan RUU tentang Pemerintah Daerah dan RUU tentang Desa, pengesahan nama anggota Panja RUU Desa dan pembahasan  Daftar  Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Desa.

Mengenai jadwal acara rapat, baik Pansus, Pemerintah maupun DPD setuju dengan rancangan acara yang disiapkan, akan dilanjutkan pembahasan tingkat Panja pada tanggal 9 Januari 2013 mencakup pembahasan DIM hingga tanggal  28 Pebruari 2013. Selanjutnya pembahasan oleh Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi dan dilaporkan  kembali ke Panja serta dibawa ke Rapat Kerja Pansus tanggal 28 Maret dengan agenda pengambilan keputusan dan penandatanganan naskah RUU. Dijadwalkan RUU ini akan dibawa ke Sidang Paripurna Pembicaraan Tingkat II/pengambilan keputusan tanggal 2 April 2013.

Sedangkan dalam pembahasan DIM  DPR dan Pemerintah juga sepakat melalui  pendekatan cluster. Mendagri menyatakan setuju pembahasan dengan system cluster  karena dalam menyelesaikan permasalahan bisa diharmonisasi dengan lebih baik.

Rapat juga sepakat dari jumlah 445 DIM, 188 DIM disetujui tetap tidak ada perubahan sesuai rumusan RUU, sedangkan sebanyak 257 DIM akan dibahas dalam rapat-rapat Panja.

Sedangkan mengenai keanggotaan Panja RUU Desa disetujui berjumlah 19 orang terdiri 4 orang pimpinan dari FPD, FPP, FPG dan FPDIP dan 4 anggota FPD, tiga anggota FPG,  2 orang dari FPDIP, serta masing-masing seorang dari FPKS, FPAN, FPP, FPKB, Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura. (mp) foto:wy/parle


Mendagri: Aspirasi Perangkat Desa Sudah Dicatat


Jumat, 14 Desember 2012 

Oleh karena itu dia meminta agar seluruh perangkat desa bersabar menanti perampungan RUU yang masuk dalam prioritas legislasi nasional (prolegnas) ini.

“Ini tentu membutuhkan waktu dan proses, semua aspirasi itu sudah disampaikan dalam DIM kok,” kata Gamawan Fauzi di gedung Parlemen, Senayan, hari ini.

Demonstrasi perangkat desa menuntut pengangkatan menjadi PNS kata dia bukan yang pertama dan pihaknya sudah menerima DIM dari Parlemen mengenai draf RUU itu. Kementerian kemudian akan menunjuk pihaknya yang akan membahas RUU tersebut bersama panja RUU Desa.

“Sudah beberapa kali terima utusan mereka bukan yang pertama mungkin sudah empat atau lima kali,” kata Gamawan lagi soal mediasi dengan para perangkat desa.

Dia melanjutkan bahwa pemerintah akan mendengarkan perjuangan aspirasi para perangkat desa dan hal tersebut dipastikan menjadi salah satu bahan pembahasan dalam panja.

Jika disetujui diangkat menjadi PNS maka pemerintah kata dia akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan negara serta dampaknya bagi seluruh PNS.

“Kami sudah punya jadwal, pembahasan ini sudah selesai DIM, setelah itu panja sudah dibentuk, keputusan ada di panja bersama-sama pemerintah dan DPR,” tutupnya.

Hari ini ribuan perangkat desa dari berbagai daerah melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR. Alhasil aksi massa ini membuat sejumlah ruas jalan provokator dan jalan tol macet total.Penulis: Ezra Sihite/ Ratna Nuraini

Sumber :Berita Satu Tags :Berita Kemendagri


DPR Berkomitmen Penuh Perjuangkan Status Perangkat Desa


Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan, DPR berkomitmen penuh dalam memperjuangkan perangkat Desa agar memiliki jaminan penghasilan tidak dibawah UMR (Upah Minimum Regional). “Kami punya komitmen untuk perangkat desa dan RUU Desa ini, yang penting itu ada jaminan penghasilan dari perangkat desa tidak dibawah UMR, kemudian persiapannya dari perangkat desa,” ujar Ketua DPR saat menerima delegasi Persatuan Rakyat Desa Indonesia Provinsi Jawa Tengah kurang lebih 150 orang, di Ruang Rapat Pansus A, Gedung Nusantara II, Jum’at, (14/12).

Menurut Marzuki, dirinya berharap sebelum berakhirnya masa tugas persoalan perangkat desa bisa segera tuntas, yang penting itu, Organisasi ini disolidkan dengan menyiapkan Database. “Itu ada sekitar 70 ribu perangkat desa ini bisa sampai satu tahun lho,” paparnya.

Marzuki mengatakan, dirinya menjadi salah satu saksi sejarah yang memperjuangkan Sekdes menjadi PNS. Bahkan dia mengaku menampung para Sekdes tersebut dalam mempersiapkan Database mereka. “Saya tampung di Jakarta untuk mempersiapkan Databasenya. Karena banyak diganti oleh oknum Bupati ketika menjadi PNS. Kita kawal pengangkatan mereka. Kepala Sekdes harus mempersiapkan SK mereka semua,” terangnya.

Dia menambahkan, proses Demokrasi Indonesia baru berjalan beberapa tahun. Bahkan, lanjutnya, dahulu kewenangan membuat UU itu berada ditangan Pemerintah namun sekarang berada di tangan DPR.  “Kita sedang melengkapi sistem pendukung yang kuat agar UU tidak dibatalkan oleh MK (Mahkamah Konstitusi). Kewajiban kita untuk menyelesaikan UU luar biasa, termasuk RUU Bantuan Hukum, Fakir Miskin, Perumahan Rakyat, Zakat. Perlindungan Pemberdayaan Petani. sekarang dihadapkan RUU Keperawatan, maupun RUU Desa kita kawal semuanya sampai selesai,” jelasnya. (si)/foto:iwan armanias/parle.


DPR Sayangkan Adanya Informasi Salah Pengesahan RUU Desa


Ketua Pansus RUU Desa Akhmad Muqowam  menegaskan bahwa hari Jumat (14/12)  ini bukan hari pengesahan RUU Desa. “ Saya juga dengar banyak masyarakat  aliansi atau parede Nusantara  mendapatkan informasi bahwa R UU desa akan disahkan hari ini.  Informasi ini menyesatkan, kok ada informasi yang asimetris, sangat saya sayangkan,” ujarnya ketika menggelar audensi dengan  Aliansi Desa Indonesia (ADI) di Gedung DPR Jumat (14/12) sore.

Muqowam yang didampingi Wakil Ketua Chotibul Umam Wiranu lebih lanjut mengatakan, biarlah proses berjalan di Pansus dimana ada wakil dari fraksi, Pemerintah  dan juga legal drafter. “ Kami sangat memahami, termasuk adanya demo,  tapi kami tidak bisa dipaksa dan tidak bisa memaksa,” ujarnya.

Wakil pengadu yang rekan-rekannya berdemo di lur gedung menyatakan, di luar sana sudah berkomitmen “  hari ini atau tidak sama sekali, artinya datang ke Jakarta minta ketegasan DPR untuk menyelesaikan RUU hari ini. Mohon DPR punya komitmen, mohon  diperhatikan sehingga bisa mengajak pulang  dengan hasil yang pasti, UU Desa segera lahir dengan substansi sesuai tuntutan,” tegasnya.

Wakil  Ketua Panja RUU Desa Chotibul Umam Wiranu mengatakan  klausul yang ada dalam RUU desa nantinya akan memihak pada kemajuan masayarakat desa, perangkat desa dan kepala desa.

RUU ini sudah pernah tigakali dibahas DPR pasca reformasi. Pertama RUU pemerintah desa- ditolak DPR karena asumsi pemerintah desa itu hanya administrasi pemerintahan desa yang takmencakup hal-hal terkait dengan pembangunan desa.

Kemudian  DPR ajukan RUU Pembangunan Desa juga tidak disepakati oleh pemerintah, sebab asumsi pembangunan  desa itu harus diselaraskan dengan UUD 45 yang mengakui hanya  tiga tingkatan pemerintah yaitu pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Sehingga pembangunan desa adalah bagian tak terpisahkan pemerintah kabupaten.

RUU desa sekarang ini adalah kali ketiga , tidak hanya memikirkan kepala desa, perangkat desa sebalikya juga tak ingin terjebak dengan masyarakat desa. Karena itu disepakti RUU ini Desa judul belakangan yang penting isinya.

Ditegaskan, RUU Desa merupakan bagian tak terpisahkan dari RUU Pemda , UU Pilkada dan UU Pembagian Keuangan Pusat dan Daerah, adalah UU yang penting. Karena itu sepakat tidak akan melakukan politisasi atas RUU ini untuk kepentingan masing-masing partai politik atau golongan.

Pansus tidak akan terpengaruh tekanan politik siapapun dan tidak akan terprovokasi siapapun, karena Pansus sepakat RUU ini harus selesai karena komitmannya sudah tiga kali pembahasan.

“ Kita tidak dalam posisi saling menekan tapi berkomunikasi untuk selesaikan UU ini,” jelas Chotibul menambahkan.(mp)/foto:iwan armanias/parle.

 


Ketua DPR Temui Ribuan Pendemo Tuntut RUU Desa Segera Disahkan


Ketua DPR Marzuki Alie didampingi Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, di halaman Gedung DPR Senayan, Jumat (14/12) menemui ribuan pendemo yang menuntut segera disahkannya RUU tentang Desa.  Sejak pagi hari para pendemo sudah memadati jalanan depan Gedung DPR membuat Jalan Gatot Subroto macet total terutama dari arah Cawang menuju Grogol. Bahkan jalan-jalan sekitar Senayan, lantaran demo ini terjadi kemacetan luar biasa, apalagi pada saat bersamaan pendemo para perawat berorasi di depan pintu belakang Gedung DPR.

Melihat kondisi ini akhirnya Marzuki Alie bersama Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan naik mobil golf menemui pendemo . Kedua Pimpinan Dewan ini berjalan kaki naik ke atas mobil sound system milik pendemo, kemudian Marzuki Alie berorasi menyambut tuntutan pendemo.
Kebesaran hati  Pimpinan DPR menjumpai dan berdialog langsung ini ternyata kurang ditanggapi dengan baik oleh para pendemo bahkan mereka bertindak anarkis, selain menjebol pintu pagar Gedung DPR juga melempari Ketua DPR dengan botol plastik. “ Saya minta tidak main lempar, saya minta perangkat  desa membawa karakter,” tegas dia.
Kepada para pendemo Marzuki Alie menyatakan , pihaknya akan memperjuangkan tuntutan pendemo semaksimal mungkin. ”  Bagaimana aspirasi Parade Nusantara bisa dipenuhi. UU Desa bertujuan bagaimana rakyat desa sejahtera. Rakyat desa termasuk Parade Nusantara,” ujar Marzuki menambahkan

RUU tentang Desa  sejauh ini ditangani oleh Pansus, dalam raker dengan Mendagri Rabu lalu berhasil  menyepakati jadwal pembahasan dan dijadwalkan RUU akan selesai pada awal April 2013.

Dikepung Demo:

Sepanjang hari Jumat pagi,  Komplek parlemen Senayan nyaris dikepung demo yang mengakibatkan jalan-jalan di sekitar Senayan Macet Total. Di depan Gedung DPR ribuan pendemo perangkat desa sejak pagi hari memadati pintu masuk Gedung DPR, sementara di jalanan menuju pintu masuk Gedung belakang juga dipenuhi pendemo para perawat yang menuntut disahkannya RUU Keperawatan.

Di dalam gedung, para pengunjung memenuhi loby Gedung Nusantara II ingin menyaksikan pengesahan beberapa daerah otonom. Akibat demo ini, arus kendaraan di sekitar Senayan nyaris lumpuh, sehingga para karyawan termasuk anggota Dewan terlambat tiba di Gedung DPR. Rapat paripurna penutupan Masa Persidangan II tahun 2012/2013 yang semula dijadwalkan pagi hari akhirnya ditunda pada pukul 14.00 (mp)foto:wahyu/parle


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 1.255 pengikut lainnya.