Just My Blogs

Berita Kabupaten Bekasi

Daftar Tenaga Honorer K- 2 Pemerintah Kab. Bekasi yang Dinyatakan Lulus



Wow, Kec Cibarusah Cetak Rekor Baru Penerimaan PBB


Reporter : YD / iast

BERITABEKASI.CO, Cikarang Pusat  - Apresiasi tinggi dan acungan jempol patut diberikan atas perolehan pajak bumi dan bangunan (PBB) selama satu hari, Rabu (8/5/2013) kemarin. Pasalnya, dalam satu hari, UPTD PBB Wilayah III, Kabupaten Bekasi berhasil mencatat rekor tertinggi pencapaian nilai pajak DI Kecamatan Cibarusah dan Desa Telagamurni.

Selama satu hari berhasil  tersedot sebesar Rp. 181.629.245,- uang masyarakat yang diperoleh dari hasil pembayaran PBB, dengan perincian sebagai berikut : Kecamatan Cibarusah sebesar Rp. 100. 512.194 ,- dan Desa Telagamurni sebesar Rp. 81.118. 051,-

“Inilah angka tertinggi yang dicapai sepanjang sejarah UPTD PBB Wilayah III,” puas  Yudhi Aldriand, Kepala UPTD PBB Wilayah III kepada beritabekasi.co, Kamis (9/5/2013).

Yudhi mengatakan, suksesnya pelaksanaan pembayaran PBB Keliling/sistem jemput bola yang dilakukan tersebut,  membuktikan bahwa Kesadaran masyarakat di Kabupaten Bekasi khususnya masyarakat Cibarusah dan masyarakat Desa Telagamurni untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah cukup tinggi.

“Patut diacungi jempol, Kecamatan Cibarusah membuat rekor penerimaan PBB dalam 1 (satu) hari, total penerimaan PBB hari ini di Kecamatan Cibarusah sebesar Rp. 100.512.194,- terbesar sejak pelaksanakan program Pembayaran PBB keliling/sistem jemput bola di Kabupaten Bekasi tahun 2013 digulirkan,” ujarnya.

Dia menjelaskan, pelaksanaan pembayaran PBB keliling/sistem jemput bola di wilayah kerja UPTD PBB Wilayah III yang dilaksanakan pada hari ini (8 mei 2013) kemarin, dilaksanakan di 2 (tiga) titik lokasi yaitu Kantor Camat Cibarusah dan Kantor Desa Telagamurni Kecamatan Cikarang Barat, dengan total penerimaan sebesar Rp. 181.629.245,- (seratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), dengan perincian Kecamatan Cibarusah sebesar Rp. 100. 512.194 dan Desa Telagamurni sebesar Rp. 81.118. 051.

Dikatakan Yudhi, untuk masyarakat yang ingin menikmati pelayanan pembayaran PBB Keliling/sistem jemput bola seperti masyarakat Cibarusah dan Telagamurni, dapat menghubungi dan mengusulkan ke Pemerintah Desa/Kecamatan setempat yang selanjutnya pemerintah desa/Kecamatan akan membuat surat permohonan pelayanan PBB sistem jemput bola ke UPTD PBB Wilayah III dan DPPKA Kabupaten Bekasi.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat Cibarusah dan Telagamurni serta kolektor PBB/Aparatur Desa yang turut mensukseskan Pembayaran PBB dan permohonan maaf bagi masyarakat yang pada hari ini belum terlayani pembayaran PBB-nya. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga untuk Camat & Kasi Pemerintahan Kec. Cibarusah, Kepala Bidang PBB & Staf  dan Bank Jabar Banten (BJB) atas kerjasamanya dan telah mendukung suksesnya acara pembayaran PBB Keliling/sistem jemput Bola ini, mudah – mudahan untuk pembayaran PBB Keliling/sistem jemput Bola yang akan datang akan lebih baik  lagi,” ucapnya.

Sementara itu, Camat Cibarusah,Iman mengatakan, potensi pajak di daerahnya mencapai Rp 100.512.194 dalam sehari. “Tingginya pencapaian pajak di daerah ini karena tingginya kesadaran warga untuk membayar PBB,” kata Iman.

Dia menjelaskan, suksesnya pelaksanaan pembayaran PBB Keliling/sistem jemput bola yang dilakukan tersebut,  membuktikan bahwa Kesadaran masyarakat Cibarusah untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah cukup tinggi.

“Alhamdulillah, masyarakat Cibarusah sangat peduli dengan kewajibannya membayar pajak. Semoga, hasil pencapaian PBB dalam satu hari kemarin yang mencapai sebesar Rp. 100. 512.194 bisa semakin bertambah terus,” ujar Iman saat dihubungi beritabekasi.co


Pemerintah Kabupaten Bekasi menerima Penghargaan Pangaripta Nusantara tahun 2013


Setelah menjadi juara I lomba penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat Propinsi Jawa Barat, kali ini Pemerintah Kabupaten Bekasi menjadi juara I dalam penyusunan RKPD tingkat nasional dan berhak mendapatkan penghargaan Pangaripta Nusantara yang diserahkan langsung oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Penghargaan Pangaripta Nusantara tersebut diserahkan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana kepada Bupati Bekasi DR. Hj. Neneng Hasanah Yasin pada hari Senin, 29 April 2013 di Gedung Bappenas Jakarta Pusat sekaligus bertepatan dengan acara pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional tahun 2013 (Musrenbangnas).

Dengan diraihnya penghargaan Pangaripta Nusantara tersebut tentunya akan lebih memotivasi kinerja pemerintah Kabupaten Bekasi untuk senantiasa menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimasa mendatang bagi peningkatan kesejateraan rakyat.  [Bappeda]


Tanyakan Hasil ATT, BKD dan Honorer Kab. Bekasi ke BKN


Jakarta-Humas BKN, Merasa proses Audit Untuk tujuan Tertentu (ATT) terhadap tenaga honorer di Kabupaten Bekasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Bekasi mengajak perwakilan honorer konsultasi ke BKN, Kamis (2/5). Kunjungan tersebut diterma Kepala Bagian Humas BKN Tumpak Hutabarat di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Kepala BKD Kab. Bekasi Carwinda (kiri) dan Kepala Bagian Humas BKN Tumpak Hutabarat.

Kepala BKD Kab. Bekasi, Carwinda menyampaikan bahwa dari 278 data K.I hasil verifikasi dan validasi (Verval) yang diumumkan untuk uji publik, setelah dilakukan ATT kesimpulan Pusat menyatakan hanya 18 orang yang memenuhi kriteria (MK). Berdasarkan penyampaian TMK terhadap 260 orang lainnya antara lain dikarenakan tidak diketemukan dokumen asli (SK-red). Sementara disampaikkan Carwinda, sesungguhnya para tenaga honorer memiliki SK Asli tersebut. “Oleh sebab itulah kami ke BKN menanyakan proses ATT yang mungkin tidak dilaksanakan secara optimal, Tim ATT datang tapi tidak melakukan audit,” papar Carwinda. “Kami menginginkan seluruh honorer K.I Kab. Bekasi yang pernah diumumkan dapat diakomodir,” imbuhnya.

Rombongan Tenaga Honorer Kab. Bekasi.

Menanggapi permasalahan tersebut Tumpak Hutabarat menjelaskan bahwa uji publik terhadap K.I hasil Verval menuai banyak sanggahan. Karena banyaknya sanggahan yang masuk, maka Pemerintah (MenPAN & RB-red) mengeluarkan 3 kebijakan antara lain: Verval ulang, Quality Assurnce, dan ATT. Namun demikian menurut Tumpak Hutabarat, apabila hasil ataupun proses ATT tidak sebagaimana mestinya, PPK daerah dapat melakukan koordinasi dan klarifikasi kepada pihak MenPAN dan RB. “Tapi apabila tenyata tidak memiliki bukti SK Asli ya harus legowo,” jelas tumpak Hutabarat, “Bahkan jika terbukti tidak punya SK, untuk masuk K.II juga ga bisa,” pungkasnya.

Pusat Informasi BKN menyebutkan bahwa berdasarkan Surat BKN kepada Kepala BKD Kab. Bekasi Nomor: K.26-30/V.70-2/48 tanggal 26 April 2013 Perihal Hasil Audit Tujuan Tertentu (ATT) Tenaga Honorer Kategori I, ternyata 18 orang honorer MK Kab. Bekasi tersebut diangkat bukan oleh PPK, maka untuk bisa diproses lebih lanjut diperlukan Surat keputusan dari PPK kepada pejabat lain di lingkungan Pemkab. Bekasi yang memiliki otorisasi untuk mengangkat tenaga honorer paling lambat 3 Maret 2013. Subali


Daftar Pejabat yang dilantik pada tanggal 15 pebruari 2013 di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bekasi



Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 1.255 pengikut lainnya.